Tugas dan wewenang DPR, MPR, KY, DPD, MK, MA, BPK

Wewenag Lembaga Negara
Wewenang MPR
- Mengubah dan menetapkan UUD sebagai mana tercantum dalam UUD 1945 pasal 3 ayat 1
- Melantik presiden dan wakil presiden
- Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya

Wewenang DPR
- Membuat perjanjian dengan luar negri yang menyatakan perdamaian atau perang
- Mengajukan RUU yang disebut usul inisyatif
- DPR yang menagkap anggota MPR berwewenang mengawasi presiden dalam melaksanakan haluan Negara, apa bila presiden dianggap tidak melaksanakan haluan Negara

Wewenang DPD
- Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah kepada DPR
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang undang tersebut

Wewenang MA
- Mengadili suatu perkara tingkat kasasi
- Menguji peraturan perundang undangan di bawah UU terhadap UU
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang undang tersebut

Wewenang MK
- Mengadili pada tingkat pertama terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UU
- Memutus sengketa kewenagan lembaga Negara yang kewenangan nya diberikan oleh UUD

Wewenang KY
- Memutuskan pengangkatan hakim agung
- Mempunyai wewenang lain dalam rangkan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hukum

Wewenang BPK
- Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan pemerintah atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan terhadap undang undang
Tugas lembaga lembaga Negara
Tugas MPR = Wewenang MPR

Tugas BPK
- Memeriksa tanggung jawab keuangan Negara apakah telah digunakan sesuai yang telah disetujui DPR
- Memberitahukan kepada DPR hasil hasil pemeriksaan nya

Tugas MA = Wewenang MA

Tugas KY = Wewenang KY

Hak Dan Kewajiban Lembaga Negara
Hak MPR
- Mengajukan usul perubahan pasal pasal UUD
- Memilih dan dipilih
- Menetapkan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan

Kewajiban MPR
- Mengamalkan pancasila
- Menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan nasional

Hak DPR
- Hak inisyatif
- Hak amandemen
- Hak budget
- Hak bertanya
- Hak interplasi
- Hak angket
- Hak petisi

Kewajiban DPR
- Mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan UUD 1945 dan pancasila
- Bersamasama pihak eksekutif menyusun menyusun anggaran pendapatan dan belanja Negara
- Memperhatikan sepenuh nya aspirasi masyarakat dan memajukan tingkat kehidupan rakyat

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Travelling with best friends

Sekarang tanggal 21 September 2015, 18 tahun yang lalu saya dilahirkan. 6 bulan yang lalu saya berjalan-jalan ke jogja bersama sahabat-sahabat saya. Selama dijogja kita tinggal di rumah nenek saya. Seminggu kita dijogja bareng. Kita ke jogja setelah UN. Selama di jogja kita nyewa mobil untuk jalan-jalan disana. Perjalanan dari Bekasi menuju jogja kita menggunakan kereta api, yang sudah kita pesan dari bulan sebelum-sebelumnya. Hari pertama, kita jalan-jalan ke candi borobudur, terik panas matahari kita hiraukan, selama di borobudur teman-teman saya sibuk meminta foto dengan bule. Setelah dari candi borobudur kita pergi ke keraton tapi sayangnya keraton sudah ditutup karena sudah lewat dari jam 2 siang. Lalu kita lanjutkan ke Alun-alun kidul. Jalan-jalan menggunakan becak ya walaupun rada mahal dan sedikit menyesal karena ternyata rute becaknya sangat dekat. Dan malamnya kita nangis karena tidak ada yang keterima snmptn atau jalur undangan. Hari kedua, kita pagi-pagi baru bangun langsun
Baca selengkapnya

DAMPAK ILLEGAL LOGGING

Kegiatan penebangan kayu secara liar ( illegal logging ) tanpa mengindahkan kaidah-kaidah manajemen hutan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, sumber daya hutan yang sudah hancur selama masa orde baru, kian menjadi rusak akibat maraknya penebangan liar dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian akibat penebangan liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan. Dari perspektif ekonomi kegiatan illegal logging telah mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Berbagai sumber menyatakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh illegal logging , mencapai Rp.30 trilyun per tahun. Permasalahan ekonomi yang muncul akibat penebangan liar bukan saja kerugian finansial akibat hilangnya pohon, tidak terpungutnya DR dan PSDH akan tetapi lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempata
Baca selengkapnya